Degil Zine

Semua menutup mata, melipat tangan, dan hening dalam doa. Carles beserta ibu, ayah, dan jemaat lainnya berdoa di hari Sabtu seperti biasa. Tidak ada yang istimewa dari seorang Carles. Layaknya anak remaja pada umumnya, dia rutin pergi ke sekolah, bercengkrama dengan teman, dan membantu pekerjaan orangtua di waktu senggang. Sesekali, ia menggeser-geser layar telepon pintarnya untuk melihat informasi terkini. Namun, tidak banyak yang mengetahui jika Carles bisa tersenyum lebar (namun juga gugup) untuk menyambut kelulusannya. Setelah selesai SMA, dia berencana untuk mewujudkan cita-citanya. Dia ingin menjadi polisi. Jika anak remaja lain sudah cukup gugup dengan tes kesehatan, intelejensia, dan persiapan lainnya, Carles justru harus menghiraukan hal lain. Apakah kolom agama yang di KTP-nya akan menjadi masalah? Menjadi seorang penganut agama yang tidak “diakui” bukanlah perkara mudah. Tidak hanya urusan kertas-kertas administrasi, registrasi, dan cengkunek lainnya, tetapi pertanyaan dan rasa heran khas para mayoritas mungkin akan mengganggunya. Jika di kampungnya sendiri hal itu tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana jadinya kalau dia sudah masuk pendidikan yang ber-skala nasional? Gak usah jauh-jauh. Kalau dia di Medan saja, bisa dibayangkan betapa repotnya dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, “Parmalim? Agama apa itu?”, “Terus, rumah ibadahmu di mana?”, “Tuhanmu siapa? Atau, kau gak bertuhan?” dan pertanyaan-pertanyaan tak berperasaan lainnya.

Carles (tengah), di sela-sela pengambilan gambar film Ahu Parmalim. Foto: http://www.ahuparmalim.kampunghalaman.org/

Seperti yang dapat kita lihat di berbagai referensi, Parmalim adalah salah satu dari beberapa agama lokal yang begitu banyak di Indonesia. Parmalim merupakan kepercayaan yang berasal dari tanah Batak. Setelah agama impor berdatangan, para penganut agama lokal termasuk penganut Parmalim semakin berkurang jumlahnya dan terhimpit. Tak hanya Parmalim, penganut agama lokal lainnya banyak yang harus susah payah mengurus Akta Kelahiran yang sampai berujung ke KTP maupun ijazah sekolah. Namun, setelah perjalanan perjuangan kawan-kawan penganut agama lokal yang begitu panjang dan melelahkan, November 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengesahkan agama lokal bisa dicantumkan di KTP. Ini bukan perkara sederhana, kawan! Kita bisa saja berucap bahwa apa pentingnya pengakuan di kartu yang hanya berukuran 5 x 8 cm itu. Tetapi, keputusan MK itu bisa memberikan rasa lega para penganut agama lokal, terutama para generasi mudanya untuk diakui dan bisa menjadi warga negara seutuhnya. Cobalah kita bayangkan. Betapa sia-sianya seorang seperti Carles yang bisa jadi cerdas jenius kelas kakap tidak bisa mendapat beasiswa hanya karena KTP-nya tidak legal. Atau, seorang ibu yang kebingungan tidak bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah karena akta kelahirannya tidak ada.

Foto: http://www.ahuparmalim.kampunghalaman.org/

Maka, betapa konyolnya ketika sebuah lembaga agama mayoritas yang masih memperdebatkan masalah pengakuan agama lokal ini. Mereka menganggap bahwa keputusan MK tersebut mengecewakan. Kecewa karena merasa disejajarkan dengan agama lokal. “Karena keputusan tersebut telah menyejajarkan agama dengan aliran kepercayaan." Well, bapak-bipik yang terhormat. Saya tidak akan membahas tentang undang-undang atau sejarah panjang siapa mengakui apa. Tetapi, coba dipikirkan bersama-sama yuk. Supaya “aliran kepercayaan” lokal ini saja akhirnya bisa diakui, mereka membutuhkan penantian yang panjangnya naujubilah. Nah, sekarang mau dibedakan lagi apa itu agama, dan apa itu aliran kepercayaan. Atau, tidak usah tanggung-tanggung, setiap agama, mahzab, rumah ibadah, sampai doa yang berbeda, mari kita bedakan juga KTP-nya. Tiap golongan, mari kita buat KTP yang berbeda warnanya, ukurannya, dan bahannya. Belum lagi kalau kita sama-sama merenung apa arti dan tujuan agama itu. Bapak-bipik yang luar biasa cerdas pasti pernah membaca, melihat, dan berinteraksi dengan teman-teman penganut agama lokal. Mereka juga manusia. Sama seperti si Carles itu. Makan, mandi, belajar di sekolah, tertawa, punya mimpi, dan berucap hal-hal baik di tiap bait doanya. Jadi, apa urgensinya sehingga hal-hal seperti ini pun masih harus dibuat pagar pembatasnya?

Foto: http://www.ahuparmalim.kampunghalaman.org/

Kadang kepingin tertawa melihat banyaknya slogan toleransi, tenggang rasa, maupun kampanye positif lainnya di buku pelajaran di sekolah. Betapa kontrasnya dengan keadaan di sekitar yang masih ada saja yang merasa gerah dan panas pantatnya ketika melihat caranya berdoa berbeda dengan yang lainnya, atau caranya bertuhan tidaklah sama. Saya juga merasa kasihan dengan penulis dan penyusun kurikulum buku pelajaran tersebut yang sudah susah payah merumuskan cara agar manusia bisa saling memahami dan menerima. Jangan-jangan, ada yang salah dengan pintu masuknya? Bisa jadi, toleransi yang selama ini kita pelajari hanya bentuk kumpulan diksi dan teori yang hanya diperlukan ketika ujian sekolah saja. Nyatanya, toleransi tidak perlu dihapal, dibahas teorinya sampai pena pun habis, atau dikoar-koarkan sebagai bentuk amarah para pegiat kemanusiaan. Ternyata, yang perlu kita resapi hanyalah bagaimana berkenalan dan memahami terlebih dahulu, baru bisa bicara tentang toleransi.

*AhuParmalim adalah film dokumenter karya sutradara Cicilia Maharani Tunggadewi.

Leave a Comment

Baca Juga

Semua menutup mata, melipat tangan, dan hening dalam doa. Carles beserta ibu, ayah, dan jemaat lainnya berdoa di hari Sabtu seperti biasa. Tidak ada yang istimewa dari seorang Carles. Layaknya anak remaja pada umumnya, dia rutin pergi ke sekolah, bercengkrama dengan teman, dan membantu pekerjaan orangtua di waktu senggang. Sesekali, ia menggeser-geser layar telepon pintarnya untuk melihat informasi terkini. Namun, tidak banyak yang mengetahui jika Carles bisa tersenyum lebar (namun juga gugup) untuk menyambut kelulusannya. Setelah selesai SMA, dia berencana untuk mewujudkan cita-citanya. Dia ingin menjadi polisi. Jika anak remaja lain sudah cukup gugup dengan tes kesehatan, intelejensia, dan persiapan lainnya, Carles justru harus menghiraukan hal lain. Apakah kolom agama yang di KTP-nya akan menjadi masalah? Menjadi seorang penganut agama yang tidak “diakui” bukanlah perkara mudah. Tidak hanya urusan kertas-kertas administrasi, registrasi, dan cengkunek lainnya, tetapi pertanyaan dan rasa heran khas para mayoritas mungkin akan mengganggunya. Jika di kampungnya sendiri hal itu tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana jadinya kalau dia sudah masuk pendidikan yang ber-skala nasional? Gak usah jauh-jauh. Kalau dia di Medan saja, bisa dibayangkan betapa repotnya dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, “Parmalim? Agama apa itu?”, “Terus, rumah ibadahmu di mana?”, “Tuhanmu siapa? Atau, kau gak bertuhan?” dan pertanyaan-pertanyaan tak berperasaan lainnya.

Carles (tengah), di sela-sela pengambilan gambar film Ahu Parmalim. Foto: http://www.ahuparmalim.kampunghalaman.org/

Seperti yang dapat kita lihat di berbagai referensi, Parmalim adalah salah satu dari beberapa agama lokal yang begitu banyak di Indonesia. Parmalim merupakan kepercayaan yang berasal dari tanah Batak. Setelah agama impor berdatangan, para penganut agama lokal termasuk penganut Parmalim semakin berkurang jumlahnya dan terhimpit. Tak hanya Parmalim, penganut agama lokal lainnya banyak yang harus susah payah mengurus Akta Kelahiran yang sampai berujung ke KTP maupun ijazah sekolah. Namun, setelah perjalanan perjuangan kawan-kawan penganut agama lokal yang begitu panjang dan melelahkan, November 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengesahkan agama lokal bisa dicantumkan di KTP. Ini bukan perkara sederhana, kawan! Kita bisa saja berucap bahwa apa pentingnya pengakuan di kartu yang hanya berukuran 5 x 8 cm itu. Tetapi, keputusan MK itu bisa memberikan rasa lega para penganut agama lokal, terutama para generasi mudanya untuk diakui dan bisa menjadi warga negara seutuhnya. Cobalah kita bayangkan. Betapa sia-sianya seorang seperti Carles yang bisa jadi cerdas jenius kelas kakap tidak bisa mendapat beasiswa hanya karena KTP-nya tidak legal. Atau, seorang ibu yang kebingungan tidak bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah karena akta kelahirannya tidak ada.

Foto: http://www.ahuparmalim.kampunghalaman.org/

Maka, betapa konyolnya ketika sebuah lembaga agama mayoritas yang masih memperdebatkan masalah pengakuan agama lokal ini. Mereka menganggap bahwa keputusan MK tersebut mengecewakan. Kecewa karena merasa disejajarkan dengan agama lokal. “Karena keputusan tersebut telah menyejajarkan agama dengan aliran kepercayaan." Well, bapak-bipik yang terhormat. Saya tidak akan membahas tentang undang-undang atau sejarah panjang siapa mengakui apa. Tetapi, coba dipikirkan bersama-sama yuk. Supaya “aliran kepercayaan” lokal ini saja akhirnya bisa diakui, mereka membutuhkan penantian yang panjangnya naujubilah. Nah, sekarang mau dibedakan lagi apa itu agama, dan apa itu aliran kepercayaan. Atau, tidak usah tanggung-tanggung, setiap agama, mahzab, rumah ibadah, sampai doa yang berbeda, mari kita bedakan juga KTP-nya. Tiap golongan, mari kita buat KTP yang berbeda warnanya, ukurannya, dan bahannya. Belum lagi kalau kita sama-sama merenung apa arti dan tujuan agama itu. Bapak-bipik yang luar biasa cerdas pasti pernah membaca, melihat, dan berinteraksi dengan teman-teman penganut agama lokal. Mereka juga manusia. Sama seperti si Carles itu. Makan, mandi, belajar di sekolah, tertawa, punya mimpi, dan berucap hal-hal baik di tiap bait doanya. Jadi, apa urgensinya sehingga hal-hal seperti ini pun masih harus dibuat pagar pembatasnya?

Foto: http://www.ahuparmalim.kampunghalaman.org/

Kadang kepingin tertawa melihat banyaknya slogan toleransi, tenggang rasa, maupun kampanye positif lainnya di buku pelajaran di sekolah. Betapa kontrasnya dengan keadaan di sekitar yang masih ada saja yang merasa gerah dan panas pantatnya ketika melihat caranya berdoa berbeda dengan yang lainnya, atau caranya bertuhan tidaklah sama. Saya juga merasa kasihan dengan penulis dan penyusun kurikulum buku pelajaran tersebut yang sudah susah payah merumuskan cara agar manusia bisa saling memahami dan menerima. Jangan-jangan, ada yang salah dengan pintu masuknya? Bisa jadi, toleransi yang selama ini kita pelajari hanya bentuk kumpulan diksi dan teori yang hanya diperlukan ketika ujian sekolah saja. Nyatanya, toleransi tidak perlu dihapal, dibahas teorinya sampai pena pun habis, atau dikoar-koarkan sebagai bentuk amarah para pegiat kemanusiaan. Ternyata, yang perlu kita resapi hanyalah bagaimana berkenalan dan memahami terlebih dahulu, baru bisa bicara tentang toleransi.

*AhuParmalim adalah film dokumenter karya sutradara Cicilia Maharani Tunggadewi.

Leave a Comment

Baca Juga