ALI SADIKIN DAN FUNGSI NEGARA BAGI SENIMAN

ALI SADIKIN DAN FUNGSI NEGARA BAGI SENIMAN

Pada 15 Maret 2017 yang lampau, sekomplotan anak-anak muda romantis yang mengaku berada di dalam keluarga besar Zamatra (termasuk saya) menyelenggarakan pagelaran seni sekaligus diskusi terbuka di sebuah kedai kopi yang sama romantisnya, Literacy Coffee. Pemantik diskusi adalah Barita Lumbanbatu dari LBH Medan dan Santus Sitorus, owner dari Pitu Room. Temanya, ngga main-main: Adakah Fungsi Negara Bagi Para Seniman? Pertanyaan yang menjadi judul diskusi ini sebenarnya klise, sudah pernah dipertanyakan oleh Plato dalam Simposium dan Philebus, sampai pula ke Andre Chernier and the genk semasa Revolusi Prancis. Namun telah lewat 2000 tahun masa Plato dan kepala Chernier sudah habis dimakan ulat, jawaban dari pertanyaan itu masih menciptakan beragam tafsir, kalau tidak terjawab sama sekali.

Diskusi malam itu berjalan santai dan hangat, pada mulanya, sebelum salah seorang wakil dari Dewan Kesenian Medan, Bang Idris Pasaribu, tampil ke depan seraya membawa-bawa soal ideologis, estetis, didaktis, formalis, praktis, sampai pula ke kue bronis (maka pertanyaan pada judul di atas tak juga kunjung terjawab, malah melebar-lebar tak tentu juntrungan). Jujur saja, sedari awal panitia hanya ingin membahas perkara Hak Intelektual bagi para seniman, juga soal perizinan dalam penyelenggaraan gigs (bayangkan saja, di kawasan Pancur Batu, anak-anak mudanya mesti membayar uang perizinan sebanyak 5 juta rupiah kepada “oknum” aparat hanya dalam sekali penyelenggaraan gigs! Dan itu sekadar gigs kolektifan, no sponsor!). Sayangnya para panitia (termasuk saya sendiri) lupa untuk membatasi persoalan diskusi, hingga akibatnya, salah seorang peserta diskusi sampai sebegitu teganya menuduh bahwa judul diskusi di atas berkaitan dengan keinginan para seniman agar diakui oleh negara, yang berarti diangkat sebagai PNS (Apakah peran negara selama ini hanya sekadar mengangkat rakyatnya menjadi PNS?). Meskipun begitu, harus saya akui, kemunculan sang wakil Dewan Kesenian Medan itu membuat banyak sudut gelap dalam interpretasi atas “seni” menjadi lebih terbuka, alih-alih memang membuka dirinya sendiri (dialektis). Dan sebab kehadiran beliau pulalah saya jadi teringat pada Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta di zaman peralihan Orde Nasakom-nya Soekarno ke Orde Baru-nya Soeharto, beserta apa saja yang telah Bang Ali berikan bagi para seniman Indonesia, Jakarta khususnya.

Letnan Jenderal KKO, Ali Sadikin, saat dilantik oleh Presiden Soekarno, 28 April 1966, di Istana Negara. Foto: Istimewa

Ali Sadikin (1927-2008) seorang Sukarnois tulen yang juga jenderal KKO itu benar-benar negarawan yang memahami arti dari berkesenian. “Sejak zaman kuno hingga kini, belum pernah ada pusat kesenian yang membiayai dirinya sendiri. Kalau bukan pemerintah, dana masyarakat yang harus membiayainya. Bukan senimannya sendiri.” Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Ali Sadikin pada Salim Said, seperti yang tercatat di buku Dari Gestapu ke Reformasi (Mizan, 2013). Sebab itulah ia dapat menangkap betapa Balai Budaya (satu-satunya wadah para seniman Indonesia di Jakarta saat itu) tak lagi mampu menampung kreatifitas para seniman. Atas anjuran dari 3 seniman muda Jakarta: Ramadhan KH, Ajip Rosidi, dan Ilen Surianegara, Ali Sadikin setuju untuk membangun suatu wadah baru yang sesuai untuk menampung kenakalan para seniman. Selang beberapa bulan kemudian, Ali Sadikin lantas memerintahkan stafnya untuk mencari kawasan yang ideal untuk mewujudkan impian para seniman tersebut. Dan akhirnya, ditemukanlah sebuah areal di Jl. Cikini Raya 73, Jakarta Pusat.

PKJ (TIM: Taman Ismail Marzuki), DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) dan IKJ (Institut Kesenian Jakarta), yang semuanya lahir atas peran dari Ali Sadikin.

Tolong, para pembaca yang budiman. Buang jauh-jauh bayangan yang ada di kepala anda saat ini. Saya tahu benar. Jangan bohong. Sebab, tidak seperti jamaknya para pejabat yang biasanya sok tahu segala sesuatu selama mereka masih berkuasa, Ali Sadikin ngotot untuk menyerahkan sepenuhnya konsep dan perencanaan pembangunan pada para seniman. Seperti yang dikenang oleh Ajip Rosidi, bahwa seluruh konsep wajib dipikirkan sendiri oleh para seniman; segala kemauan itu diendapkan selama berhari-hari di di kamar kontrakan Salim Said di Matraman Raya 51, diketik menjadi dokumen oleh Arifin C. Noer (sutradara film Pengkhianatan G/30/S/PKI yang super horor itu), lantas diserahkan langsung kepada Ali Sadikin.

Akhirnya pada 10 November 1968, di sebuah tempat seluas kurang lebih 8 hektare, yang sebelumnya berfungsi sebagai Kebun Binatang Cikini (sebelum pindah ke Ragunan) berdirilah gedung Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) atau sekarang lebih akrab disebut sebagai Taman Ismail Marzuki. Selain pembangunan Pusat Kesenian Jakarta, langkah Ali Sadikin yang wajib DITIRU oleh bapak-bapak pejabat di atas langit sana adalah keputusannya dalam menyerahkan pengelolaan PKJ dan DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) kepada seniman dan larangannya kepada Dinas Kebudayaan DKI untuk ikut campur. “YANG TAHU KESENIAN ITU YA CUMA SENIMAN, BUKAN KALIAN PARA BIROKRAT!” Begitulah kata Ali Sadikin dalam memberi petunjuk kepada para pegawainya, seperti yang ditulis oleh Salim Said. Dan benar, selama Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur Jakarta, Dinas Kebudayaan DKI tak berani untuk mencampuri “kehidupan” yang ada di dalam Pusat Kesenian Jakarta maupun Dewan Kesenian Jakarta. Sepertinya Ali Sadikin mengamini kata-kata Rollo May, bahwa kreatifitas yang melahirkan seni berada di dalam tataran irrasional di bawah sadar (creativity of the spirit), yang mana kreatifitas tersebut tidak akan peduli pada kaidah serta hukum yang berlaku, dan sangat antikonformitas. Yang berarti akan selalu bertentangan dengan kebijakan negara birokratis konvensional semacam Indonesia.

Sehubungan dengan urusan pendanaan negara atas para seniman Jakarta tersebut, selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1976, seniman-seniman kota Medan juga turut dibuatkan gedung kesenian oleh Gubernur Sumut saat itu, Marah Halim Harahap. Seperti yang diingat Salim Said (lagi), “Ketika saya ke Medan, mereka (para seniman Medan) membawa saya ke gedung kesenian yang dibangun oleh Gubernur. Di depan gedung yang bagus itu mereka mengeluh, tidak bisa memanfaatkan sarana tersebut. Tidak tersedia dana. Ketika mereka akhirnya beramai-ramai mendatangi Gubernur dan menyampaikan kesulitannya, Pak Gubernur heran. Katanya, “”Sudah kubangun gedung, sekarang kalian minta dana pula!”” Barangkali Pak Gubernur tidak punya penasihat kebudayaan yang sanggup membuat petinggi provinsi itu mengetahui beda PUSAT KESENIAN dan TAMAN HIBURAN!

Ali Sadikin ikut menari Serampang Dua Belas dalam pagelaran seni di PKJ, 1970. Foto: Tempo

Oke. Lupakan kota Medan. Kembali ke Ali Sadikin.

Tidak berhenti sampai di situ saja, Ali Sadikin, melalui dana pemerintah tentunya, hampir dipastikan akan selalu membiayai para seniman yang hendak melawat ke luar negeri, entah itu urusan pribadi maupun demi negeri, selama masih dalam soal seni. Dalam mengelola dan menghidupkan pusat kesenian itu, Ali Sadikin sangat bermurah hati bahkan terkesan sangat memanjakan para seniman. Inilah yang menjelaskan semarak dan ramainya kegiatan kesenian di Jakarta di masa itu. Asyik benar tampaknya menjadi seniman di zaman itu!

Dua tahun kemudian, sebagai wadah dalam menciptakan generasi seniman masa depan, Ali Sadikin menggagas berdirinya LPKJ (Lembaga Pusat Kesenian Jakarta), yang pada tahun-tahun berikutnya berganti nama menjadi IKJ (Institut Kesenian Jakarta). Ali Sadikin tampaknya ingin meneruskan kebijakan tokoh yang dikaguminya, mantan Presiden Sukarno, betapa pembangunan kebudayaan suatu bangsa hanya bisa dituntaskan apabila masyarakat di dalamnya menganut dan mencintai seni (seni seperti apa? Boleh diperdebatkan di lain waktu). Dan tentu saja, NEGARA-lah alat yang digunakan (kembali) oleh Ali Sadikin dalam merealisasikan keinginannya tersebut.

Adam Malik, Nani Sadikin dan Ali Sadikin, saat menerima wejangan dari Sukarno usai pelantikan Gubernur DKI, 28 April 1966. Foto: Istimewa

Ada satu kenangan yang tampaknya begitu lekat pada para seniman yang aktif di Dewan Kesenian Jakarta semasa Ali Sadikin masih menjabat. Seperti diceritakan oleh Ramadhan KH dalam Bang Ali Demi Jakarta (1992), bahwa pada suatu hari serombongan bule dari yayasan kebudayaan Amerika datang meninjau DKJ dan PKJ. Ketika tahu rombongan itu datang untuk menjajaki kemungkinan memberi bantuan founding, entah bergurau atau serius, Ali Sadikin berkomentar: “Sulit amat cari duit, pakai bahasa Inggris segala. Kepada saya mah tidak susah, tidak perlu pakai bahasa Inggris. Dan saya bisa kasih lebih banyak!” Dan biasanya, bantuan dana untuk para seniman itu akan diurus oleh Wardiman Djoyonegoro, salah seorang staf kepercayaan Ali yang kelak akan menjabat sebagai Mentri Pendidikan.

Pada akhirnya, jika saya pribadi disodorkan pertanyaan yang menjadi judul diskusi Zamatra seperti di atas: Adakah Fungsi Negara Bagi Para Seniman? Saya akan menjawab: ADA, jika saja para pejabat negara semacam Ali Sadikin hidup kembali di tengah-tengah kita.

Wassalam.

*Ilustrasi cover oleh Leo Sihombing

Share this post

Recent post